Kawasan Industri Harus Mengacu pada ‘Green Industrial Estate’

29-11-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana. Foto: Erman/jk

 

 

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan ke depan kawasan-kawasan industri di Indonesia harus mengacu pada konsep green industrial estate. Di mana, kawasan industri harus ramah lingkungan dan bebas dari limbah-limbah yang merusak lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs).

 

Demikian diungkapkan Putu saat mengikuti Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kawasan Industri Modern di Cikande, Serang, Banten, Kamis (28/11/2019). “Tadi saya mendengar dari Kementerian Perindustrian bahwa Kawasan Industri Modern Cikande menjadi percontohan untuk kawasan industri menuju generasi ke tiga. Untuk itu aspek lingkungan, baik penanganan limbah, penanganan sampah itu juga menjadi perhatian penting,” pesannya.

 

Kalau selama ini cara pengelolaan sampah dan limbah itu ada pada masing-masing tenant, ke depan Putu menyarankan agar Kawasan Industri Modern Cikande mengatur pengelolaan limbah dengan satu sistem yaitu Wise Water System. “Dengan begitu, kawasan industri akan terbebas dari limbah-limbah yang merusak lingkungan,” ujarnya.

 

Putu menekankan, komitmen tentang pembangunan berkelanjutan harus dilaksanakan di semua tempat, begitu pun di Kawasan Industri Modern Cikande. “Kita berharap ke depan industri kita mengacu pada Green industrial Estate atau Kawasan Industri hijau ini, Dan ini menjadi contoh role model ke depan akan lebih banyak lagi investasi-investasi yang akan terjadi di Indonesia,” kata Putu.

 

Politisi dapil Bali ini juga berharap Kawasan Industri Modern Cikande segera menerapkan Zero Use of Plastic atau mengurangi penggunaan plastik yang mengakibatkan banyaknya sampah dan limbah plastik. Hal ini juga sudah menjadi komitmen negara-negara di dunia dan Indonesia sendiri jangan sampai ketinggalan dalam menerapkan salah satu goals dalam SDGs itu.

 

“Jadi jangan sampai Indonesia ketinggalan dan ujung-ujungnya aspek itulah yang menyebabkan investasi yang ada di Indonesia berkurang, dan pada akhirnya berpengaruh pada devisa atau pendapatan negara kita dan ujung-ujungnya ekspor kita terus menurun,” pungkas politisi Fraksi Partai Demokrat itu. (es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...